LANGSA: Kalangan LSM dan Ormas di Kota Langsa meminta kepada Pj.
Gubernur Aceh, Ir. H. Tarmizi Karim, M.Sc supaya dalam menunjukkan Pj. Walikota
Langsa ke depan dari kalangan pejabat yang netral.
Hal itu perlu dilakukan karena tugas utama pejabat yang ditunjuk itu supaya
sukses melaksakan pemilukada secara damai dan dapat menjaga netralitas para
pegawai negri sipil (PNS). Demikian permintaan disampaikan Gerakan Pemuda Ansoh
Kota Langsa dan LSM Bening, Senin (27/2).
Ketua Umum GP Ansor Kota Langsa, Rahmat Hidayat didampingi Sekretarisnya,
Khairul Azhar, mengatakan, pihaknya meminta hal tersebut kepada Pj. Gubernur
Aceh supaya menjadi bahan pertimbangan ketika menunjukkan orang yang akan
menggantikan Walikota Drs. Zulkifli
Zainon yang sebentar lagi akan habis masa jabatannya.
Karena belakangan ini, menurut informasi yang diperoleh GP Ansor, kata
Rahmat Hidayat, ada sejumlah pejabat di
Kota Langsa yang mulai kasak kusuk mencari dukungan agar dirinya bisa ditunjuk
menjadi Pj. Walikota Langsa.
Hal yang sama juga diungkapkan Direktur LBH Bening, Sukri Asma, Pj
Gubernur Aceh, Ir H Tarmizi A Karim MSc, diharapkan dalam menetapkan
Pejabat semnetara (Pj) Wali Kota maupun Bupati untuk sejumlah kabupaten/kota
yang akan habis masa jabatannya, dipilih bukan dari pejabat setempat yang masih
aktif menjabat. Dengan harapan para Pj kepala daerah itu nantinya bisa netral
dalam Pilkada.
“Apabila Pj Wali Kota ataupun
Bupati tersebut dipilih dari salah seorang pejabat aktif di daerah setempat,
besar kemungkinan tidak netral dalam Pilkada,”kata Direktur LBH Bening.
Sukri Asma menambahkan, Pj
Gubernur Aceh harus benar-benar mempertimbangkan hal tersebut dan dapat
bersikap arif dalam menentukan orang
yang akan menjabat untuk berapa
bulan mendatang sebagai Pj Wali Kota dan bupati tersebut.
Namun Pj Gubernur Aceh yang
memiliki hak penuh dalam menetukan posisi orang nomor satu ini, juga hendaknya
harus memilih sosok Pj Wali Kota/Bupati yang paham dan mengenal kondisi daerah
yang akan dipimpinnya untuk berapa waktu tersebut.
“Gubernur juga bisa memilih
pejabat putra daerah tetapi saat ini yang bersangkutan tidak
sedang menjabat di pemerintahan kabupaten/kota setempat, karena pejabat yang
berasal dari putra daerah mungkin akan lebih mengetahui dan menguasai kultur
dan kondisi daerahnya tersebut,” ujarnya.
Menurutnya, kenetralan pemimpin
sementara (Pj wali kota/bupati) dalam pelaksanaan Pilkada tahun 2012 ini,
tentunya sangat berpengaruh untuk terciptanya Pilkada yang bersih dan
demokratis, serta akan melahirkan sosok pemimpin bijaksana yang didambakan
masyarakat banyak. Kemudian Pj Wali Kota/Bupati dituntut benar-benar dapat
bersikap netral demi terciptakan Pilkada damai, aman, dan tertib, sesuai yang
diharapkan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar