Menegakkan HukumAllah Tanggungjawab Seluruh Umat Islam

LANGSA : Kewajiban untuk meneggakkan hukum-hukum Allah yaitu Syariat Islam secara kaffah bukan hanya tanggung jawab  kelompok tertentu saja melainkan tanggung jawab seluruh umat Islam.

Demikian antara lain kesimpulan yang disarikan dari hasil pertemuan silaturrahmi antara Hizbut Tahrir Kota Langsa dan Kabupaten Aceh Tamiang dengan sejumlah tokoh umat di Pesantren Raja Silang Tanjong Seumantok, Karang Baru, Minggu (6/1).

Ketua DPD II Hizbut Tahrir Kota Langsa Iqbal  di Langsa, Selasa (8/1) menjelaskan, acara silaturrahmi yang dimulai dengan pemutaran video testimoni para ulama itu dihadiri puluhan tokoh umat Aceh Tamiang dalam rangka menyatukan langkah Syaria’ah dan Khilafah.

Ketua MPU Aceh Tamiang Ust. Khalid Nasution yang juga ikut hadir dalam pertem

uan tersebut antara lain menegaskan, ketika hukum-hukum non muslim masih tetap diterapkan sebagai sistem kehidupan maka umat Islam akan terus dalam keterpurukan. Maka itu hukum-hukum tersebut harus diganti dengan Syari’at Islamlah baru umat Islam akan sejahtera dan jauh dari penistaan-penistaan atas nama agama.

Sementara pembicara lainnya Ust. Fatih Al-Malawi juga menjelaskan panjang lebar tentang kenapa harus khilafah dan juga arti dari khilafah serta tentang kewajiban menegakkan khilafah dengan merujuk kepada berbagai dalil dan mazhab. Dia mengungkapkan,  kepemimpinan Islam bukanlah seorang presiden, raja atau perdana mentri seperti yang disebut dalam beberapa sistem yang ada sekarang. Dalam Islam kepemimpinan di seluruh dunia adalah seorang Khalifah dalam satu negara, demikian katanya. 

Ketua DPD II Hizbut Tahrir Kota Langsa Iqbal, S.HI juga ikut menyampaikan pandangannya. Menurutnya Indonesia yang kaya dengan sumber daya alam ternyata dengan sistem yang diterapkan sekarang ini tidak mampu untuk mensejahterakan rakyatnya, justru rakyat Indonesia sekarang semakin terpuruk dan kekayaan yang ada di Indonesia hanya dinikmati oleh segelintir orang saja. 

“Inilah buah dari sistem kapitalisme yang diterapkan sekarang ini dengan memfokuskan hanya pada pertumbuhan bukan pada pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyatnya,” ujar Iqbal.

Ia melanjutkan dalam sistem ekonomi Islam, kebutuhan mendasar setiap umat merupakan fokus utama yang harus dipenuhi negara terhadap rakyatnya dan sangat jauh berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis hanya memfokuskan pada pertumbuhan semata, terlepas apakah rakyatnya sudah mampu memenuhi kebutuhan dasar atau tidak dan ini sangat bertentangan dengan Islam.

Bertitik tolak dari alasan tersebut, kata dia, sudah menjadi kewajiban semua pihak sebagai muslim untuk mengganti sistem yang telah merebut seluruh kekayaan alam Indonesia dengan sistem yang telah dibuktikan sejarah mampu mensejahterakan umat Islam diseluruh penjuru dunia, yakni sistem Islam yang diterapkan oleh sebuah institusi Daulah Khilafah ‘ala minhajin nubuwwah.