Haba Rakyat
LANGSA; Pengadaan
mobiler senilai Rp.125 juta tahun 2012 untuk mendukung kelencaran tugas-tugas
di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Langsa ditengarai dikerjakan
oleh rekanan siluman.Pasalnya,Wakil Ketua Dewan Ir.H.T.Hidayat tidak berani
menyebutkan perusahaan mana yang memasukkan barang dimaksud.
“Pengadaan
mobiler senilai Rp.125 juta itu merupakan keperluan tambahan yang mendesak setelah
kantor Sekretariat Dewan pindah ke gedung baru di Desa Paya Bujok
Tunong,Kecamatan Langsa Baro,karena kursi dan meja pada kantor lama banyak aset
pemilik gedung,”ungkap Ir.H.T.Hidayat saat menjawab pertanyaan wartawandi ruang kerjanya,Senin (2/4).
Dijelaskannya,dimana
pada tahun 2011 lalu pengadaan mobiler seperti kursi,meja rapat,kursi
tamu,filing cabinet sudah dilaksanakan dengan nilai sebesar Rp.400 juta yang
rencananya akan digunakan pada gedung dewan di Desa Matang Seulimeng. Namun
dikarenakan bangunannya tidak siap maka kita gunakan pada kantor Sekretariat
DPRK yang dibeli untuk Perpustakaan daerah oleh Pemerintah Provinsi Aceh tahun
lalu.
Adapun
kekurangan mobiler saat pindah ke kantor baru yaitu berupa kursi,meja dan
beberapa mobiler lainnya, namun saat ditanyakan dananya bersumber dari
mana,Ir.H.T.Hidayat mengemukakan,nantinya akan dibayar dengan menggunakan dana
APBK Kota Langsa dengan diusulkan pada anggaran perubahan tahun 2012 nantinya.
“Jika
tidak tertampung pada APBK perubahan 2012,maka akan diupayakan pada APBK murni
2013, jadi untuk sementara ini kebutuhan tersebut dikerjakan oleh
rekanan dengan mendahului pengesahan anggaran karena sifatnya mendesak,”tukas
Hidayat sembari menegaskan,untuk diketahui semua pekerjaan ini ada kontraknya
dan begitu juga halnya dengan anggaran sekat ruangan kerja,pembangunan pos
satpam dan lainnya di Sekretariat DPRK yang baru ini.
Meskipun
didesak beberapa kali pertanyaan menyangkut nama perusahaan yang melaksanakan
pengadaan mobiler senilai Rp.125 juta tersebut,Ir.H.T.Hidayat tidak juga
menyebutkannya bahkan ia sembari tersenyum hanya mengatakan itu off the record.
Pada
kesempatan lainnya,Firdaus Arif salah seorang tokoh masyarakat Langsa sangat
menyayangkan sikap oknum anggota DPRK Langsa yang tidak memberikan transparansi
kepada publik terhadap penggunaan uang daerah yang diperuntukkan untuk proyek
bagi kepentingan kantor Dewan itu sendiri.
Padahal
jelas salah satu tugas Dewan adalah melakukan pengawasan,ungkap Firdaus seraya
mengharapkan kepada anggota DPRK dari partai mana pun selaku wakil rakyat harus
membuka peluang keterbukaan publik dan tidak perlu merahasiakan penggunaan dana
APBK jika program-program yang dilaksanakan itu demi kepentingan masyarakat
banyak.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar