HABA RAKYAT, LANGSA : Langkah pengurus Koprpri Aceh Timur mensejahterakan anggotanya dengan tawaran kredit konsumtif bagi PNS mulai menuai kritik. Hal ini dianggap tidak lazim, bahkan bertentangan dengan tujuan kesejateraan, karena mengambil kredit berarti mengikat PNS dengan utang.
Demikian diungkapkan sejumlah PNS di sektariat daerah Kabupaten Aceh
Timur kepada Waspada di Langsa, Senin
(11/7). Menurut mereka, tawaran kredit berbagai jenis mobiler, elektronik,
sepeda motor, dan berbagai jenis barang konsumsi lainnya itu tidak seharusnya
dilakukan pengurus Korpri.
Sebab tanpa difasilitasi untuk pengambilan kredit sebagian besar PNS pun
sudah melakukannya sendiri. Bahkan banyak PNS sekarang yang jarang masuk kantor
justru karena gajinya sudah habis terpotong kredit, mereka mencari pendapatan
di tempat lain untuk kebutuhan hidup keluarga.
Kasubbag Hukum dan Kesra Korpri
Aceh Timur, Eddyanto SST ketika ditanya
wartawan terkait hal tersebut kemarin enggan memberikan komentar. “Saya tidak
berhak memberikan tanggapan terkait hal tersebut karena itu wewenang Dewan
Pengurus Korpri Aceh Timur. Untuk
lebih jelasnya silahkan saja tanyakan kepada Dewan Pengurus Korpri dalam hal
ini Kabid Usaha dan Kesejahteraan atau langsung ke Sekretaris Dewan Pengurus
/Sekretaris Korpri Aceh Timur ,sebut Eddyanto.
Selama ini sebut Eddy, untuk peningkatan
kesejahteraan bagi PNS dan keluarga PNS daerah ini, Korpri Aceh Timur terangnya
telah menjalin kerjasama dengan Dewan Pengurus Korpri Propinsi Aceh dan PT
Askes dalam hal pemberian beasiswa pendidikan bagi putra/putri PNS Golongan I
dan II dalam beberapa tahun terakhir juga agenda peningkatan kesejahteraan PNS
dan Keluarga PNS lainnya adalah dengan pemberian santunan bagi anak yatim
piatu, janda PNS dan bantuan lainnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar