Pemko Langsa “Bangkrut” Disposisi Sekda Tak Laku

Haba Rakyat, Langsa

Kondisi Pemerintah Kota (Pemko) Langsa dilaporkan dalam keadaan bangkrut. Sejumlah pembiayaan untuk kepentingan masyarakat  pada triwulan kedua tahun anggaran 2011, diketahui sudah tidak ada lagi dananya.  Sementara biaya perjalanan Dinas para pejabat Pemko Langsa yang berpergian ke Jakarta atau kota lainnya, terlihat lancar saja. Anehnya, sebuah proposal bantuan untuk organisasi profesi di Kota Langsa yang telah didisposisi Sekda, ternyata tidak bisa dicairkan,  dan disposisi Sekda Langsa itu sepertinya dianggap tak laku.

Keterangan yang diperoleh  dari berbagai sumber dikalangan PNS Pemko Langsa, Kamis (14/7), menyebutkan  saat ini kondisi keuangan Pemko Langsa sedang minim. Bahkan tunjangan uang meugang bagi para Pegawai Negeri Sipil (PNS) menghadapi bulan Ramadhan tahun ini turun dari Rp 200 ribu pada tahun sebelumnya, menjadi Rp 150 ribu. Tak hanya itu, insentif lainnya bagi para pegawai juga mengalami pemotongan untuk menghemat anggaran. “Ya, kami sudah teken uang meugang tahun ini hanya Rp 150 ribu. Padahal uang meugang tahun lalu Rp 200 ribu,” celoteh salah seorang PNS Pemko Langsa yang minta tidak disebutkan namanya.

Sementara biaya untuk fakir miskin dan kaum duafa yang telah diplotkan dalam anggaran dan ditempatkan pada Bagian Kesra, juga mengalami defisit. Banyak fakir miskin dan kaum duafa yang mendatangi Pemko Langsa untuk mendapatkan bantuan, terpaksa harus gigit jari karena  tidak bisa dilayani oleh Pemko Langsa disebabkan dananya  sudah keburu habis.

Dibidang Bantuan untuk organisasi profesi dan kemasyarakatan, Pemko Langsa  sepertinya juga telah kehabisan uang. Buktinya, sebuah proposal bantuan dari salah satu organisasi profesi di Kota Langsa yang telah didisposisi oleh Sekda Saifullah SH, ternyata juga tidak ada dananya. Bahkan disposisi Sekda Langsa sepertinya dianggap tak laku oleh Bendahara bidang Bantuan di Pemko Langsa.

Koordinator Gerakan Partisipatif  (GeMPAR) Aceh Auzir Fahlevi , Kamis (14/7), mengungkapkan, buruknya kondisi keuangan Pemko Langsa menunjukkan kinerja Walikota Zulkifli Zainon yang amburadul. Dalam hal ini Auzir menilai telah terjadi politisasi anggaran yang dilakukan oleh pejabat Pemko Langsa  untuk menuai simpati pihak tertentu agar Zulkifli Zainon terpilih kembali sebagai Walikota Langsa dalam Pemilukada ini. “patut kita curigai Zulkifli Zainon dan jajarannya telah melakukan politisasi anggaran, untuk menuai simpati public. Sehingga ada beberapa mata anggaran seperti bantuan meugang dan tunjangan para pegawai  dikurangi. 

Sementara bantuan untuk kelompok tertentu malah cepat dan mudah terealisasi,” kata Auzir.

Karenanya, Auzir meminta Walikota Zulkifli Zainon agar bertanggung jawab secara moral dalam penggunaan uang rakyat, sehingga semua lapisan masyarakat bisa merasakan manfaatnya. “Kita juga mendesak Walikota Langsa tidak sembarangan menggunakan anggaran tanpa acuan yang jelas, apalagi melakukan politisasi anggaran untuk kepentingan politiknya,” demikian Auzir Fahlevi.

Kepala Dinas Pengelolaan Kekayaan Aset Daerah (DPKAD) Kota Langsa Samsul Bahri yang ingin dikonfirmasi Harian Aceh terkait  dugaan “bangkrut” nya Pemko Langsa, tidak berhasil ditemui di kantornya. Menurut staf Samsul Bahri, yang bersangkutan sedang berada di Jakarta dengan urusan yang tidak  diketahui.

Sementara Sekda Langsa Syaifullah yang ingin diperoleh keterangannya, juga tidak berhasil ditemui. Bahkan ketika dihubungi via telepon, ponsel pejabat bersangkutan tidak aktif. “nomor yang anda tuju sedang diluar jangkauan,” begitu bunyi diujung ponsel Sekda Syaifullah.