LANGSA : Warga masyarakat Kabupaten Aceh Timur,
khususnya yang tinggal di Kecamatan Sungai Raya, terutama yang berdekatan
dengan areal HGU PT Patria Kamoe, sangat mendukung kebijakan pemerintah
setempat, agar HGU untuk PT Patria Kamoe tidak lagi diperpanjang.
“Sudah cukup 49 tahun PT Patria Kamoe menelantarkan lahan
di daerah ini,” demikian kata Camat Sungai Raya, Abdullah Nyak Ben, SP kepada
wartawan, Rabu (29/2), menanggapi dukungan warganya agar lahan tersebut tidak
lagi dikuasai pihak perusahaan untuk ditelantarkan.
Menyusul
berakhirnya HGU PT Patria Kamoe di Gampong Gajah Mentah Kecamatan Sungai Raya pada bulan Desember 2013 mendatang,
pemerintah diminta untuk tidak lagi memperpanjang. Pasalnya HGU yang
pernah diberikan itu tidak digarap secara penuh bahkan banyak yang
ditelantarkan.
“Atas alasan tersebut
juga masyarakat malah mendesak pemerintah untuk tidak
memperpanjang kembali HGU PT Patria Kamoe tersebut,” tambah Camat Sungai Raya, Abdullah Nyak Ben.
Menurutnya,
izin HGU untuk PT Patria Kamoe pertama
diberikan pemerintah pada tahun 1963 dan
diperpanjang kembali tahun 1988 dengan luas 4056 Hektar. Dari
luas HGU yang diberikan itu selama 49 tahun
tidak semua digarap, tetapi banyak lahan yang ditelantarkan begitu saja.
Maka dari itu, kata dia, dapat dinilia PT Patria Kamoe tidak sanggup menjalankan amanah undang-undang. Karena dengan menelantarkan sebagaian HGU tersebut jelas telah membuat pelanggaran. Yalni perbuatan yang bertentangan
dengan UU No 5 tahun 1990 dan PP no 11 tahun 2011 tentang agraria.
Menurut camat,
selain menelantarkan HGU, PT Patria
Kamoe juga tidak menjalankan tugas dan kewajibannya seperti
layak suatu perusahaan. Dimana berlaku sistim per-upahan,
jamsostek, amdal, dan lain-lain. Belum lagi kehadiran perusahaan perkebunan itu
memberi dampak negativ bagi masyarakat dan pemerintah.
Untuk
menghidupi para pekerjanya saja bermasalah, belum lagi untuk membangun sarana
jalan atau sarana umum lainya. Bahkan pembangunan
pusat kesehatan masyarakat pembantu saja harus dibangun pemerintah Aceh Timur,
jadi apa juga guna mareka disana. Kondisi ini lah menjadi sangat ironi, bila
pemerintah pusat akan memperpanjang kembali HGU PT Patria Kamoe, ujarnya.
Lebih lanjut Camat Sungai Raya mengatakan, bila dilihat sisi UU No 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, di situ jelas
disebutkan sebagian dari HGU PT Patria Kamoe
adalah masuk dalam kawasan Gampong Gajah Mentah. Makanya Gampong Gajah mentah perlu segera mungkin dikeluarkan dari HGU PT Patria Kamoe.
Karena dengan memperpanjang
kembali HGU PT Patria Kamoe sama juga dengan
menghapus nama Gajah Meuntah dari daftar nama Gampong di Aceh Timur, sebut camat seraya menambahkan dimana saat ini Gajah Meuntah masih
diakui sebagai gampong tetapi mareka tidak memiliki wilayah.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar