Anggota Tim Teknis P2DTK Minta World Bank Veryvikasi Ulang Laporan Pelaksanaan Proyek

Haba Rakyat, LANGSA: Muzakir, salah seorang anggota tim teknis Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur meminta Worl Bank supaya meninjau ulang laporan pertanggungjawaban seluruh pelaksanaan proyek tersebut. Karenap proyek atau kegiatan Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur menurutnya dilakukan tidak transparans. Sejumlah proyek ada yang dikerjakan tidak diberitahukan kepada anggota tim teknis dari unsur masyarakat yang di SK-kan oleh Kepala dinas tersebut. “Bukan hanya dari sisi proyek yang tidak diberitahukan kepada kami, bahkan pengelolaan keuangannya pun kita menduga tidak transparan juga,” ungkap Muzakir salah seorang anggota tim teknis P2DTK pada Dinas Kesehatan Aceh Timur yang juga salah seorang tokoh muda di daerah ini kepada wartawan Rabu,(27/7), di halaman Bappeda Aceh Timur kantor Langsa. Menurutnya, seharusnya semua kegiatan yang berkaitan dengan P2DTK ketika dilaksanakan kegiatannya hendaknya diberitahukan kepada semua anggota tim teknis, Namun, pada Dinas Kesehatan Aceh Timur yang mengetahui jadwal dan program apa saja yang dilakukan dengan dana P2DTK itu hanya tim dari Dinkes ini sendiri sehingga terkesan sangat tertutup dalam realisasinya. Dicontohkannya, seperti pembagian susu bagi balita, pihaknya yang juga anggota tim teknis tidak mengetahui program ini dan masyarakat mana yang menerimanya. “Proyek pembagian susu balita itu dilakukan dalam tiga tahap, dimana pertahapnya dengan anggaran Rp.127 juta,” sebut Muzakir. Kemudian adanya sisa anggaran P2DTK menurut persi Dinkes Aceh Timur yang digunakan untuk kegiatan sunat masal di Kecamatan Simpang Jernih, kegiatan ini juga tidak diberitahukan kepada dirinya selaku salah seorang anggota tim teknis. “Jadi, laporan pertanggungjawaban 100 persen siklus ke III dana P2DTK Dinkes ini yang digelar di Bappeda Aceh Timur itu masih kita ragukan dalam penyampaian laporan keuangannya,” tukasnya. Keraguan tersebut bisa dilihat, selama satu tahun dirinya bertugas sebagai salah seorang anggota tim teknis belum ada pertemuan yang digelar terkait program kerja dana P2DTK ditingkat Dinas Kesehatan tersebut. “Ironisnya, saya pernah menerima honor tanpa menanda tangani absensi atau laporan yang membenarkan saya telah menerima honor dari kegiatan P2DTK,” cetus Muzakir lagi. Oleh karena itu,Muzakir mengharapkan kepada World Bank selaku penyumbang dana P2DTK agar dapat melakukan peninjauan kembali laporan keuangan realisasi kegaiatan P2DTK pada Dinas Kesehatan Aceh Timur dimaksud. “Jangan hanya menerima laporan yang dibuat oleh Unit Pelaksana Kegiatan Dinas (UPKD),” pinta Muzakir. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) P2DTK Kabupaten Aceh Timur,Yusri yang dikonfirmasi sehubungan permasalahan tersebut diruang kerjanya mengatakan, hal tersebut seharusnya diselesaikan di tingkat dinas. “Namun,saya rasa itu hanya kurang diskomunikasi saja,” ujarnya.Ditambahkannya,menyangkut laporan pertanggungjawaban 100 persen kegaiatn P2DTK tersebut sesuai atau tidak, itu semuanya berdasarkan hasil musyawarah pihak-pihak yang terlibat didalam kegiatan P2DTK itu sendiri, termasuk unsur masyarakat. “Kalau hasil forum menyatakan sudah sesuai, berarti tidak ada lagi persoalan,” tukas Yusri lagi yang juga menjabat sebagai Sekretaris Bappeda Aceh Timur.