Tak Tersedia DBO, 18 SLTA Terancam Lumpuh Di Aceh Timur

LANGSA: Sejumlah 18 unit Sekolah Lanjutan Tingkat Atas , terdiri dari 7 unit Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan sisnya Sekolah Menengah Umum (SMU) di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Aceh Timur proses belajar mengajar (PBM) teramcam lumpuh. Pasalnya,Dana Biaya Operasional (DBO) sekolah menengah tersebut tahun 2011 tidak tersedia dalam APBK.

Ketua Komisi C DPRK Aceh Timur, Abdul Hamid yang didampingi anggota Komisinya T.Zakaria,Fadil Muhammad kepada wartawan di kerjanya mengungkapkan hal tersebut, Selasa (21/6). Menurutnya, pihak dewan Dewan sudah meminta kepada eksekutif agar diupayakan secepat mungkin menyediakan dana tersebut sehingga sekolah di daerah ini tidak sampai tutup.

“Kita sangat kecewa dengan tim panitia anggaran eksekutif, soalnya anggaran DBO sekolah ini tidak diusulkan pada pembahasan RAPBK 2011 lalu, padahal anggaran itu sangat penting dan menjadi prioritas utama,” ungkap Hamid sembari menegaskan, ketika dilakukan koordinasi dengan pihak eksekutif, tidak diusulkan karena dialihkan untuk dana Pemilukada.

Ironisnya lagi, kata dia, paska aksi demo para Kepala SMA dan SMK ke gedung Dewan pada pekan lalu, bahkan Dewan sudah meminta kepada instansi terkait dilingkungan Pemerintahan Aceh Timur untuk segera mencarikan dana tersebut dan DPRK sudah siap membantu meskipun harus mendahului APBK perubahan 2011.

Namun, hasil koordinasi dengan Bappeda Aceh Timur, anggaran DBO tersebut sudah ada dari provinsi dan kini sudah dalam proses, tapi berdasarkan surat dari Wakil Gubernur Aceh dengan nomor 420/41127 yang sifatnya segera dan ditujukan kepada seluruh kabupaten/kota jelas dinyatakan, bahwa pada prinsipnya anggaran DBO menjadi tanggungjawab pemerintah daerah dan perlu dianggarkan adalam APBK secukupnya sesuai dengan kemampuan anggaran daerah.

“Jadi,persoalan DBO sekolah ini terkesan ada kepentingan segelintir oknum pejabat dlingkungan Pemerintahan Aceh Timur sehingga anggaran tersebut tidak diajukan dalam pembahasan anggaran 2011 lalu,”timpal Hamid lagi.

Sementara itu,T.Zakari anggota Komisi C DPRK Aceh Timur menambahkan, informasi yang diperolehnya PT.PLN akan memutuskan aliran listrik secara masal kepada seluruh SMA dan SMK di wilayah ini kerana sudah enam bulan belum membayar tagihannnya.
“Jadi kami atas nama komisi C sangat mengharapkan kepada Bupati dan Sekretaris Daerah untuk secepatnya menuntaskan persoalan ini jangan sampai sekolah tutup dan jelas terjadi pembodohan bagi generasi Aceh Timur,” pintanya.

Lebih lanjut ditambahkan Fadil Muhammad yang juga anggota Komisi C dengan meminta kepada eksekutif untuk menjalankan roda pemerintahan sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku demi kepentingan masyarakat banyak, bukan kepentingan pribadi atau sekelompok orang saja.

Pada kesempatan yang sama, Agus Satria Bendahara Dinas Pendidikan Aceh Timur dihadapan anggota Komisi C mengemukakan, bahwa anggaran DBO sekolah tersebut sepenuhnya menjadi tanggungjawab pemerintah daerah, sementara provinsi hanya sebagai pendukung.

“Hingga saat ini, akibat DBO tidak dicairkan para kepala sekolah sudah kebingungan,apalagi dalam penerimaan siswa baru, jangankan membayar tagihan listrik, untuk biaya foto kopi formulir penerimaan siswa baru saja tidak tahu mau diambil darimana uangnya, karena penerimaan siswa baru tidak ada dipungut biaya apapun, terang Agus satria lagi.