LANGSA: Seluruh Keuchik dan Mukim yang ada di Kabupaten Aceh Timur ikut kegitan workshop membahas rancangan qanun tata cara penyelenggeraan pemerintahan gampong dan mukim yang diadakan DPRK setempat, Selasa (21/6).
Workshop tersebut diselenggarakan DPRK Aceh Timur melalui panitia legeslasinya yang bekerjasama dengan Lgica 2 Aceh dengan mengambil tempat di diaula dewan setempat, dan dibuka Wakil Ketua DPRK Aceh Timur,Mirnawati.
Dalam kata sambutannya, Mirnawati antara lain mengatakan, peranan Mukim dan Gampong sangatlah penting dalam penyelenggaraan roda pemerintahan ditingkat bawah.
“Kita ketahui,bahwa Mukim dan Gampong merupakan salah satu unsur struktural lembaga pemerintahan di Aceh, bahkan keberadaannya pun sangatlah dekat masyarakat dalam memberikan pelayanan maupun penyampaian beragam aspirasi rakyat yang seterusnya ditindaklanjuti keinstansi lebih tinggi,”ujarnya.
Mirna mengharapkan dengan adanya qanun pemerintahan Gampong dan Mukim tersebut nantinya mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. “Karena itu,sebelum rancangan qanun ini disahkan,DPRK sangat membutuhkan masukan dan kritikan dari para Keuchik serta Mukim sehingga Qanun ini nantinya sesuai dengan harapan yang kita inginkan bersama,”tukasnya.
Dalam kesempatan tersebut Mirna juga mengungkapkan rasa kekecewaannya terhadap eksekutif, dimana dalam acara yang bertatap muka langsung dengan tokoh masyarakat itu tidak ada seorangpun perwakilan dari Pemerintah Aceh Timur yang menghadiri seminar raqan Mukim dan Gampong itu.
Bupati,Wakil Bupati,sekretaris daerah dan para asisten tidak ada satupun yang hadir dalam kegiatan tersebut untuk menyelaraskan aspirasi dari tingkat bawah, ungkap Mirna seraya menegaskan,dimana pejabat Aceh Timur lebih menyibukkan diri keluar daerah dalih tugas penting,padahal lebih penting memikirkan nasib daerah sendiri terlebih dahulu.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar