Haba Ralyat, LANGSA : Sekretaris DPW Partai Aceh Kota Langsa, Furqan, S. Pd. I
menegaskan, PA menolak ajakan sejumlah anggota dewan dari Parnas Kota Langsa
untuk berangkat konsultasi ke Kemendagri terkait status Ketua DPRK Langsa, M
Zulfri, disebabkan ada beberapa alasan. Antara lain keberangkatan itu jelas
konpirasi politik seperti yang diakui salah seorang anggota dewan dari parnas,
dan muaranya upaya penggiringan PA pada perilaku koruptif.
“Maka itu Partai Aceh menolaknya dengan tegas, karena tidak ingin melakukan
konspirasi politik dan tak mau berperilaku koruptif terhadap uang daerah di
saat PNS dan perangkat desa tak bisa memperoleh paket lebaran, lantaran
keuangan Pemko Langsa sedang defisit,” demikian ujar Furqan kepada Waspada di
Langsa, Kamis (25/8).
Selain itu, kata dia, Persoalan Ketua DPRK Langsa sebenarnya juga sudah
cukup jelas. Dalam kajian hukum biro hukum Kemendagri sudah tiga surat
diterbitkan mengenai status Ketua DPRK Langsa, M Zulfri, baik untuk menjawab
pertanyaan dari DPRK Langsa maupun untuk menjawab surat Setda Pemerintahan
Aceh. Semua surat tersebut pada intinya berbunyi sama, Ketua DPRK Langsa tidak
dapat diberhentikan tanpa usulan parpol.
Mengenai terjadi multi tafsir di kalangan anggota dewan dari parnas
belakangan ini, menurut Furqan, hal tersebut bukan karena isi surat yang tidak
jelas. Tapi sesuai pengakuan Rubian Harja, anggota DPRK Langsa dari Fraksi
Golkar, itu semata-mata karena adanya konspirasi politik. Maka itu tidak perlu
berkonsultasi sampai ke Jakarta kalau hanya sekedar untuk menguatkan
konspirasi, ujar Furqan.
Alasan lain lagi PA menolak ajakan konsultasi itu, tambah Furqan lagi,
karena sudah yang mengajak dari anggota
dewan yang sedang membangun konspirasi ditambah lagi akan menggunakan uang
daerah. Partai Aceh tak mau digiring dalam perilaku koruptif yang akan membuat
citra partai menjadi buruk. Karena pengurus parpol bukan penelenggara
pemerintahan tetapi parpol adalah organisasi yang melahirkan penyelenggara
pemerintahan.
Dan alasan yang lebih urgen lagi tentu saja karena PA menilai tidak
seharusnya konsultasi itu dilakukan sebab tidak ada makna, terkecuali sudah ada
kesepakatakan para pihak sebelumnya untuk hadir. Dan PA juga tidak ingin
dituduh ikut jalan-jalan ke jakarta
menjelang lebaran untuk cari uang lebaran dari dana daerah di saat kebijakan
Pemko Langsa pada tahun ini tidak memberikan paket lebaran kepada PNS, honorer,
tenaga bakti, perangkat desa, dan imam desa. Kalau hal ini dilakukan tentunya
akan menyayat perasaan di kota Langsa dan ini jelas bertolak belakang dengan
perjuangan politik Partai Aceh, demikian Furqan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar