LANGSA : Berkaitan dengan pembangunan pusat pasar, Gerakan Pemuda Ansor Kota
Langsa menuding pemerintah setempat sekarang sedang membuka konflik di
tengah-tengah masyarakat. Konflik sosial dan konflik horisontal berjalan
seiring akibat kebijakan pemerintah yang terus memaksakan kehendaknya secara
sepihak tanpa mau mendengar suara rakyat sebagai pemangku kepentingan.
Demimkian
pernyataan yang disampaikan Ketua GP Ansor Kota Langsa, Khairul Azhar kepada Haba Rakyat di Langsa, Jumat (4/11). Menurutnya, pembangunan pusat pasar Langsa jika terus dipaksakan
akan melanggar prinsip-prinsip good govermance yang didalamnya terdapat konsepsi tentang penyelenggaraan
pemerintah yang bersih, demokratis, dan efektif.
Suatu gagasan dan nilai untuk mengatur pola hubungan antara
pemerintah, dunia usaha swasta dan masyarakat, kata dia, seharusnya dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur
yang dilakukan pemerintah ber-azas dari, oleh dan untuk rakyat. Maka jika program yang akan dan
sedang dijalankan bermuara kepada rakyat tidak boleh ada kebijakan yang memberatkan rakyat.
Jika pembangunan mengenyampingkan keberadaan rakyat
sebagai pemilik mandat, sesungguhnya
pemerintah sedang membuka ruang konflik ditengah-tengah masyarakat. Baik konflik social maupun konflik horizontal. Karena pasar sangat erat hubungannya dengan hajat hidup orang
banyak.
Bertitik
tolak dari alasan tersebut, dimana Pemko Langsa sedang memaksakan kehendaknya
secara sepihak, maka GP Ansor mendesak walikota supaya menngambil sikap bijaksana
menetralilsir semua pemangku kepentingan. Caranya dengan berhenti sementara dalam melanjutan pembangunan untuk
mencari formula jitu, dan harus
dingat hak para pedagang sebagai rakyat dan pemangku kepentingan untuk
berpendapat dan berdialog dengan pemerintah, agar ada titik temu sebelum pembangunan dilanjutkan.
Menurut
Khairul, sebelum pembangunannya
dilanjutkan ada banyak hal yang harus diperhatikan dalam konteks
pembangunan pasar tersebut. Ini
menjadi penting karena pasar adalah pusat perputaran ekonomi mikro rakyat,
segala bentuk dampak terhadap pembangunan sebelum, sedang, dan sesudah berjalan
harus menjadi kajian dan fokus para pihak yang terlibat dalam pembangunan, dan khususnya pemko sebagai
penanggung jawab kepada rakyat, berfikir sebelum bertindak akan mempermudah
semua urusan.
Atas
nama Gerakan Pemuda Ansor,
Kahirul juga mengajak semua pihak
untuk berbicara soal pembangunan Pasar
Langsa yang masih banyak menyisihkan aturan-aturan yang ada. Antara lain termasuk dokumen UKL/UPL pelaksana pembangunan, sebelum
semuanya terlambat.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar